Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah menyiapkan transisi menuju rezim baru usai Paslon 02 Prabowo-Subianto–Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan sebagai presiden terpilih 2024-2029.
Jokowi pun memasukkan program unggulan Prabowo ke dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RKP-RAPBN) di 2025.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan hal itu merupakan bentuk komitmen dan dukungan Jokowi untuk transisi ke pemerintahan selanjutnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Presiden Jokowi akan mendukung dan menyiapkan masuknya program-program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih dalam RKP dan RAPBN 2025,” kata Ari dalam keterangan tertulis, Kamis (25/4).
Program unggulan itu termasuk yang bisa segera dieksekusi usai 20 Oktober 2024 atau setelah Prabowo-Gibran dilantik. Kendati, Ari tidak menyebutkan program unggulan apa saja yang dimaksud tersebut.
Ia hanya memastikan Jokowi akan mendorong keberlanjutan dalam pembangunan Indonesia masa depan. Niat itu, menurutnya, menjadi acuan Jokowi dalam pelaksanaan transisi pemerintahan ke depan.
Salah satu program unggulan Prabowo-Gibran adalah makan siang gratis untuk 82,9 juta orang miskin yang dibagi dalam tiga golongan. Pertama, 74,2 juta anak sekolah alias murid. Kedua, 4,3 juta santri. Ketiga, 4,4 juta ibu hamil.
Tim Kampanye Nasional (TKN) sendiri menyebut program makan siang dan susu gratis itu memerlukan Rp120 triliun pada tahun pertama. Periode ini, program akan dibiayai APBN.
Nantinya secara total pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun. Sasaran program ini adalah 82,9 juta anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia.
Terkait anggaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah mulai membahasnya. Selain itu, pemerintah juga membahas program lain dari Prabowo yang membutuhkan dana besar.
“Yang kita lakukan prinsipnya memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan. Namun, tetap di dalam konteks makronya dan fiskalnya,” katanya usai membahas pagu indikatif RAPBN 2025 di Istana Kepresidenan, Jumat (5/4).
Ia mengatakan secara makro postur APBN akan dijaga sehingga kepercayaan dari investor juga tetap terjaga.
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menyebut program makan siang gratis saat ini sudah masuk dalam tahap pembahasan. Namun, soal anggaran akan diserahkan ke pemerintahan Jokowi.
“Untuk penganggaran dan rincian lainnya, saat ini masih kewenangan pemerintahan Pak Jokowi menyiapkan RAPBN 2025,” katanya.
Lantas, berapakah anggaran yang perlu digelontorkan Jokowi untuk Prabowo guna melaksanakan program makan siang gratis?
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai besaran anggaran yang diperlukan atau digelontorkan di periode transisi akan tergantung dari desain dan bagaimana pemerintah mengeluarkan data calon penerima dari program tersebut.
Ia pun mengilustrasikan, misalnya pemerintah menargetkan program makan siang gratis untuk siswa di kisaran 62,9 juta orang. Lalu, masa sekolah 255 hari per tahun. Kemudian, diasumsikan anggaran satu porsi makan gratis Rp15 ribu.
“Maka anggaran yang kemudian dibutuhkan itu berada di kisaran Rp240 triliun per tahunnya. Meski demikian, angka ini bisa menjadi lebih kecil jika jumlah 62,9 juta tadi dipecah. Artinya, tidak dilakukan penuh terutama di tahun awal dari program ini,” jelas Yusuf kepada CNNIndonesia.com.
Ia berpendapat program makan siang gratis dalam masa transisi ini memungkinkan jika dilakukan secara bertahap. Hal ini dengan pertimbangan kapasitas fiskal yang ada.
Artinya, di periode pertama cakupan dari program ini tidak 100 persen, tapi bisa 20 persen hingga 30 persen dari sasaran dulu.
Dengan asumsi di atas, Yusuf mengatakan idealnya pemerintah menyiapkan anggaran awal untuk program makan siang gratis sekitar Rp100 triliun.
“Pemerintah menyiapkan kisaran anggaran di sekitar Rp100 triliun yang didapatnya itu melalui proses realokasi anggaran dan juga tentu penambahan anggaran baru baik yang nanti dibiayai melalui pajak maupun sumber pendanaan alternatif lainnya,” tuturnya.
Namun menggarisbawahi kembali terkait relokasi anggaran, perlu dicermati dan dilakukan secara hati-hati. Pemerintah, kata Yusuf, juga perlu melihat dampak yang kemudian bisa muncul dari proses realokasi anggaran tersebut.
Selain dari sisi kapasitas fiskal, yang juga perlu dilihat adalah bagaimana ketika agenda makan siang gratis ini mengambil alokasi anggaran dari program yang sebenarnya sudah ada sebelumnya. Misalnya, salah satu wacana yang ingin dialokasikan anggarannya untuk program populis itu adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Yusuf menuturkan bahwa beberapa studi menunjukkan BOS mampu mencapai beberapa output ataupun outcome dari indikator pendidikan. Itu seperti misalnya kemampuan BOS dalam upaya pemerataan pendidikan antara Jawa dan luar Jawa.
Dengan begitu, ketika BOS direalokasi atau dipangkas anggarannya, tentu ada konsekuensi yang muncul dari output dan outcome.
Ia pun mengingatkan konsekuensi inilah yang harus diperhitungkan oleh pemerintahan baru. Artinya, seharusnya manfaat yang diberikan dari makan siang gratis lebih besar dari program yang lama.
“Selain itu juga perlu dilihat apakah biaya dari program lama itu relatif lebih kecil dengan output atau outcome yang sudah terbukti dibandingkan dengan proyeksi biaya yang muncul dari program baru atau dalam hal ini makan siang gratis dan disesuaikan dengan manfaat yang bisa didapat nantinya,” jelas Yusuf.
Bersambung ke halaman berikutnya…